Seputar Peradilan

Pembinaan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Berbasis Online (Daring) tentang Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim

 

Cibinong Jum’at 18 Juni 2021, Berdasarkan Surat Dirjen Badilag Nomor 1881/DJA/HM.00/6/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Undangan Peserta Pembinaan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Berbasis Online (Daring), bertempat di Media Center Pengadilan Agama Cibinong, Ketua Pengadilan Agama Cibinong, Wakil Ketua, Hakim, dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong mengikuti secara virtual (Daring) Pembinaan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI dengan Narasumber: Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial YM. Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H dengan tema "Batas Kewenangan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim". Bertindak sebagai moderator acara Bapak Dr. H. Boy Chandra Seroja, S.Ag., M. Ag. selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama.

WhatsApp Image 2021 06 18 at 14.40.09

 

Acara Pembinaan diawali oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. Dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan pembinaan ini. Ada beberapa hal yang diangkat dalam pembinaan ini yaitu menyangkut kemandirian kekuasaan kehakiman dalam kerangka hukum internasional dan nasional, fungsi pengawasan terhadap hakim, batas kewenangan pengawasan perilaku hakim, teknis yustisial tentang pengawasan dan relasi antara kekuasaan kehakiman dan pengawasan.

WhatsApp Image 2021 06 18 at 14.40.08

 

Selanjutnya YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial YM. Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H memaparkan topik-topik pembinaan yang akan beliau sampaikan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus berdasarkan nilai-nilai independensi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rambu-rambu hukum dan moral etika yang ada. Pengawasan perlu dilakukan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pengawasan dilakukan bertujuan untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman dijalankan secara independen tanpa intervensi dan pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan. Secara internal pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengawasan terhadap prilaku hakim secara eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial harus semata-mata menyangkut “perilaku hakim” guna penegakan martabat dan kehormatan hakim. Batasan kewenangan teknis yudisial dan etika adalah:

Tidak menilai pertimbangan yuridis

Tidak mengurangi kebebasan hakim

Wajib menjaga kemandirian

Pemeriksaan hanya terhadap perilaku.

“Naluri kodrati jika ada pihak yang tidak puas terhadap putusan kita. Maka kita hati-hati meresponnya”, ungkap YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial YM. Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H. “Sepanjang sudah berprilaku sesuai kode etik dan pedoman perilaku tidak perlu khawatir” ungkap beliau.

WhatsApp Image 2021 06 18 at 14.40.07 1

 

 

Pembinaan ini ditutup secara resmi oleh Dirjen Badilag. Untuk menjaga nama baik pengadilan diperlukan kualitas dan kemampuan kita semua dan keihklasan dalam bekerja sehingga pekerjaan berjalan dengan baik dan cepat. Serta laksanakan pekerjaan sesuai dengan regulasi dan arahan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Badilag.